SD di Sulbar Yang Berdinding Papan dan Beralas Tanah ini Kurang Perhatian Dari Pemerintah Setempat

Tabloid Nasional. Masih banyak sekolah yang luput dari perhatian. Salah satunya kelas jauh SDN 044 Riso, Dusun Tondopata, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Sulawesi Barat (Sulbar).

Sejak didirikan secara swadaya oleh warga setempat pada akhir 2008, gedung sekolah kelas jauh ini belum sekali pun tersentuh perhatian pemerintah. Padahal, dari hari ke hari, kondisi bangunan sekolah yang berbahan kayu itu semakin memprihatinkan.

"Sampai sekarang belum pernah ada bantuan. Bangunan dan keperluan murid untuk belajar semuanya swadaya warga," kata tokoh masyarakat Sapriadi kepada Tablonasional.com, Kamis (22/11/2018).

Sekolah kelas jauh ini sengaja dibangun warga untuk memudahkan anak-anak di daerah ini guna memperoleh pendidikan. Jarak menuju sekolah induk yang mencapai 3,5 kilometer dan ditempuh dengan berjalan kaki. Alhasil, hal itu menjadi alasan banyaknya anak usia sekolah dasar di Dusun Tondopata putus sekolah.

"Itu sebabnya warga di dusun ini sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah agar keberadaan sekolah ini mendapat dukungan, baik materi maupun moril, agar keberadaan sekolah kelas jauh ini tetap dapat dipertahankan," lanjut Sapriadi.

Awalnya sekolah kelas jauh ini memiliki 43 murid yang duduk di bangku kelas I sampai IV. Jumlah tersebut kini turun drastis menjadi 17 murid saja yang duduk di bangku kelas I sampai III.

"Alasannya karena tenaga pengajar kurang, sekarang tinggal satu orang, banyak anak yang berhenti sekolah, lainnya terpaksa pindah tempat tinggal mendekati sekolah induk," ungkap Sapriadi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Berencana Terapkan ERP Untuk Sepeda Motor, Ini Kata Pemprov DKI

Poros Nasional . Program electronic road pricing (ERP) tidak hanya akan diwajibkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, tapi juga kendaraan roda dua. Proses uji teknis tersebut sedang dipersiapkan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang. "Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018). Sigit mengatakan Pemprov DKI menyusun Perda tentang ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Dalam perda tersebut, rencananya akan dimasukkan motor dan membatalkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang melarang sepeda motor melintas. "Kan kita mau bikin perda, udah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," jelas Sigit. Sigit mengatakan tarif ERP masih dibahas. Pengaturan tarif akan dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan yang melintas. "Bedal
Baca selengkapnya

Inilah Tanggapan Sandiaga Tentang Rumor Yang Ketakutan Tentang Ekonomi

Rakyat Utama . Cawapres Sandiaga Uno menepis anggapan yang menyebut pihaknya menebar ketakutan ekonomi. Sandiaga mengatakan persoalan ekonomi adalah masalah bangsa. Sandiaga mengatakan fokus mereka pada masa kampanye ini adalah masalah ekonomi. Selain itu, lanjutnya, mereka ingin membuat warga semakin sejahtera. "Dan membuat gimana mereka (warga) menyadari hal itu. Dan seperti Pak Prabowo sebutkan tadi pagi, seperti ada paradoks di negeri ini dan ini sangat memukul dengan capaian kita saat ini, di mana seharusnya kita bisa meraih hal itu," kata Sandiaga saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Forum 2018 di Sangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Sandiaga menegaskan pihaknya sudah punya rencana terobosan terkait masalah ekonomi itu. Sandiaga lalu bicara soal adanya anggapan yang menyebut mereka menebar ketakutan ekonomi. "Tapi kami Prabowo-Sandi punya breakthrough plan (rencana terobosan), dan jika ditanya gimana implementasinya dan detailnya, memang
Baca selengkapnya

Jadi Kota Yang Paling Berkomitmen Dan Jujur Versi KPK, Ini Pendapat Walkot Aceh

Buletin Nasional . KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39. Apa kata Pemkot terkait dengan penilaian ini? "Walaupun kita peringkat pertama nasional dan di atas rata-rata tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, tapi nilainya belum 100. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kamis (22/11/2018). Menurutnya, Pemkot Banda Aceh akan lebih fokus lagi pada sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga diingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo. "Semuanya harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. "Integritas merupakan modal yang sangat dasar dalam terciptanya good governance. Jadi, apa yang sudah baik, kita pertahankan dan ke depan akan terus kita tingkatkan lagi," ungkap Aminullah. Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh
Baca selengkapnya